Darmini Roza



PROSPEK AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG KELIMA

Minggu, 24 Juli 2016 - 23:18:09 WIB



Darmini Roza

Dosen Kopertis Wilayah X DPK Universitas Ekasakti Padang

 

PROSPEK AMANDEMEN UNDANG-UNDANG

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945 YANG KELIMA

 

Abstract: The Constitution of the Republic Indonesia 1945 has been amended four times. However, it has possibility to be re-amended for several reason, such as human rights setting a very detailed, an affirmation of the position of DPD as a purely legislative body (it is still ambivalent), and then the function the Constitution Court in prosecuting crimes committed by the president or vice president is clearly not confirmed where this authority is a public judicial power. This certainly raises a multi-interpretation.

 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah mengalami empat kali, namun tidak tidak tertutup kemungkinan untuk amandemen berikutnya, karena beberapa alas an, seperti pengaturan hak asasi manusia yang sangat rinci, ketidajelasan posisi DPD sebagai badan legislatf murni, dan kemudian fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengeksekusi kejahatan yang dilakukan oleh seorang presiden dan wakil presiden tidak dikonfirmasi di mana otoritas ini adalah kekuasaan kehakiman publik. Hal ini tentu menimbulkan multi-interpretasi.

 

 

 

Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA-Volume 18 Nomor 1. Maret 2010






ARTIKEL LAINNYA :



ARTIKEL
JURNAL
KATEGORI
VISITOR
Pengunjung 3115
Hits 14140
User Online 1