Darmini Roza



Prof UKM Malaysia Riset Sosialisasi Konstitusi Indonesia Untuk Model Sosialisasikan Perlembagaan

Selasa, 10 Mei 2016 - 20:01:34 WIB



Universitas Ekasakti Padang menerima kunjungan Profesor dari Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Moh Nazri Muslim. Moh Nazri Muslim disambut Rektor Universitas Ekasakti, Prof. Dr. Andi Mustari Pide, Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang, Dr. Otong Rosadi, BEM FH, Dosen dan civitas akademika Universitas Ekasakti sejak 16 Februari 2015 lalu di Universitas Ekasakti Padang.

Prof. Nazri Muslim yang hadir dalam Fokus Group Discussion ( (FGD) yang diselenggarakan BEM FH Unes. Diskusi tersebut dibuka langsung Rektor Universitas Ekasakti Prof. Dr Andi Mustari Pide di Gedung Rektorat lantai II Padang, Selasa,(17/2). Diskusi FGD ini dimoderatori oleh Dr, Hj. Darmini Roza yang juga Dosen Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti Padang.

Kedatangan Moh Nazri Muslim bertujuan untuk mencari informasi seluas-luasnya terkait model dan pengalaman Indonesia mensosialisasikan UUD Tahun 1945. Selain itu juga untuk meningkatkan tali silaturahim dan meningkatkan hubungan antara Universitas Ekasakti dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

Prof. Nazri Muslim mengatakan Kedatangannya ke-Indonesia khususnya ke Universitas Ekasakti merupakan kebanggaan tersendiri baginya dan mengikuti FGD ini sangat penting untuk mendapatkan model yang cocok untuk mensosialisasikan perlembagaan di Malaysia karena Indonesia dipandang mampu melakukan sosialisasi konstitusi dan permasalahan latar belakang suku tidak jadi persoalan.

"Nantinya tidak hanya Indonesia saja yang diambil sebagai model sosialisasi perlembagaan bahkan juga di negara lain, setelah itu dipilih sosialisasi perlembagaan mana yang cocok yang bisa dikembangkan di Malaysia," tuturnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti yang juga Panitia FGD, DR. Otong Rosadi, M.Hum mengatakan "Di Malaysia hanya siswa sekolah menengah saja yang mendapatkan materi sejarah perlembagaan dalam mata pelajaran sejarah Malaysia, Perlembagaan secara lengkap cuman dipelajari bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum saja," katanya.

Katanya, hal inilah yang mendorong Prof Nazri Muslim untuk melakukan riset terkait cara dan model Indonesia mengaplikasikan sosialisasi UUD 1945.

Rektor Universitas Ekasakti Prof.Dr Andi Mustari Pide mengatakan Indonesia lebih dahulu telah mensosialisasi UUD 1945. Hal itu dimulai dari pengajaran pendidikan kewarganegaraan (civic hukum), pembangunan karakter bangsa (nation character building) lalu penataran P4 hingga sosialisasi empat pilar.

"Melalui civic hukum dan pendidikan moral pancasila, pemerintahan negara melakukan sosialisasi pancasila dan UUD 1945 ke seluruh tingkatan atau satuan pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi," katanya.

Upaya tersebut dilakukan secara terstruktur setelah didirikannya BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan dan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang bertugas melakukan pengkajian, perumusan kebijakan, pendidikan dan penataran Pancasila. Melalui TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (ekaprasetia pancakarsa) dan Penegasan Pancasila Dasar Negara.

Bersamaan dengan pencabutan TAP MPR nomor II/MPR/1978 ini, maka tidak ada lagi model sosialisasi UUD 1945 dan Pancasila, selain melalu pengajaran di tiap satuan pendidikan melalui mata kuliah PMP (Pendidikan Moral Pancasila) atau PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan).

Di masa Ketua MPR Taufik Kiemas (2009-2014) digagas sosialisasi 4 Pilar Bangsa dan Bernegara. Keempat pilar tersebut Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tungga Ika dan Negara Kesatuan RI. Sosialisasi 4 Pilar tersebut dilakukan MPR. "Kami melakukan sosiasasi tersebut ke dunia pendidikan, seperti para guru dan siswa-siswinya," ucap Alirman Sori. (Rahmat)

Source: minangkabaunews.com






ARTIKEL LAINNYA :



ARTIKEL
JURNAL
KATEGORI
VISITOR
Pengunjung 3317
Hits 15055
User Online 1